Keponakan Prabowo Diduga Disiapkan untuk Gantikan Sri Mulyani, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara
Jumat, 19 Juli 2024
Edit
 |
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra |
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 18 Juli 2024, dimulai dari keponakan Prabowo yang diduga disiapkan menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Berikutnya ada berita tentang jenis dan besaran premi asuransi kendaraan serta daftar terbaru orang terkaya di Indonesia. Lalu ada berita tentang subsidi pupuk akan diubah jadi bantuan langsung tunai dan masa berlaku Satgas Impor Ilegal.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca.
Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.
1. Keponakan Prabowo Menjadi Wakil Menteri Keuangan, Persiapan Menggantikan Sri Mulyani?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Thomas M. Djiwandono atau akrab disapa Tommy menjadi Wakil Menteri Keuangan adalah adalah persiapan sebagai kandidat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri keuangan. Ronny menduga setidaknya ada dua tujuan penunjukkan Bendahara Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu sebagai Wakil Menteri Keuangan.
"Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kemudian, dia menduga pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."
2. Asuransi Kendaraan Akan Wajib Tahun Depan?, Ini Jenis dan Besaran Preminya
Beredar kabar asuransi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diwajibkan tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.
“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang disiarkan di kanal Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.
3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Juli 2024, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara
Memasuki bulan ketujuh di tahun ini, saatnya memperbarui informasi mengenai daftar orang terkaya di Indonesia Juli 2024.
Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki perekonomian dinamis. Perkembangan tersebut mempengaruhi kekayaan para konglomerat Tanah Air.
Melansir dari laman Forbes Real Time Billionaires, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam peringkat sepuluh orang paling tajir di Indonesia. Hermanto Tanoko menjadi nama baru yang sukses bertengger di posisi kedua orang terkaya di Indonesia Juli 2024.
4. Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani
Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran pupuk bersubsidi ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani. Hal itu sebagai respon untuk menciptakan pemerataan pupuk bersubsidi yang selama ini kerap bermasalah.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan rencana tersebut sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian. Vivi mengatakan Bantuan Langsung Petani ditargetkan bisa diterapkan secara nasional pada 2026 mendatang.
"Sebelumnya kita mensubsidi barangnya. Pemerintah menyerahkan kepada PT Pupuk Indonesia. Ke depannya kalau BLP sama seperti bantuan langsung yang lain, kita menyediakan harga sesuai market. Tentunya terdapat berbagai variasi harga tergantung daerah. Untuk itu kita mensubsidi petaninya, langsung kepada petani yang membutuhkan subsidi," kata Vivi.
5. Satgas Impor Ilegal akan Berlaku Satu Tahun, Bisa Diperpanjang
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.
“Iya (cuma satu tahun). Nanti diperpanjang lagi. Produknya juga bisa ditambah lagi,” ujar Moga, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.
Moga mengatakan, satgas akan beranggotakan kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum. Satgas ini akan mendapat pengarahan langsung dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dia mengklaim telah mengetahui titik-titik yang biasa digunakan untuk penyelundupan impor ilegal.
sumber : Tempo