Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Orde Baru Jilid II atau Neo Orba menjadi salah satu sorotan utama dalam peringatan 28 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Neo Orba dilekatkan pada segala upaya Presiden Joko Widodo dalam mempertahankan kekuasaannya melalui pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sepakat atas pernyataan eks aktivis gerakan reformasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) Wilson Obrigados yang menyebut Orde Baru sedang dibangkitkan oleh Jokowi.

"Yang tadi dikatakan Bung Wilson ini sepertinya ada Neo Orde Baru Jilid II, betul? Itu tadi kesimpulan dari Bung Wilson," kata Hasto saat mengisi acara diskusi bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024. Kudatuli adalah peristiwa penyebuan kantor PDI pro Megawati Soekarnoputri oleh massa pro Suryadi yang dituding didukung pemerintahan saat itu.

Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru. Dia turut mengajak para kader PDIP untuk berani mengkritik dan melawan rezim Jokowi.

"Hati-hati. Tadi Bung Wilson bilang ini neo Orba sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi," tutur Ribka pada kesempatan yang sama.

Adapun Wilson mengungkap bahwa politik Orde Baru sedang dibangun oleh pemerintahan Jokowi sekarang. Dia mencontohkan sejumlah peristiwa yang mengindikasikan kemunculan Neo Orba ini, seperti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 demi memuluskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presiden.

Selain itu, Wilson juga menyinggung soal upaya memuluskan langkah Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, maju di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 melalui gugatan dj Mahkamah Agung (MA). "Ini persoalan satu kekuasaan yang sudah mulai keluar dari rule of law," ujar Wilson.

Wilson turut menerangkan kekhawatirannya atas pemerintahan Prabowo mendatang. Dia menilai bahwa pemerintahan Prabowo mendatang akan tetap berada dalam bayang-bayang Jokowi yang sebelumnya telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi.

"Rezim ke depan nanti akan mengabdi pada kekuasaan kelompok dan dinasti. Itu bahaya bagi demokrasi. Menurut saya itulah Orde Baru Jilid II," ucap Wilson.

Berkenaan dengan itu, aktivis Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang menyebut pemerintahan yang akan datang sangat bergantung pada cara memperoleh kekuasaan di awal. Menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran telah diawali dengan berbagai macam pelanggaran etik.

"Tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa konsepsi hukum, demokrasi, dan gagasan kenegaraan sudah pasti akan terbengkalai," kata Melki.

Mantan Ketua BEM UI itu turut menyebut bahwa gerakan mahasiswa tetap menjadi salah satu kekuatan untuk mengawasi pemerintahan yang akan datang. Gerakan mahasiswa, kata dia, berperan untuk menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di masyarakat.

"Sudah tentu akan selalu ada gerakan mahasiswa yang mencoba menjawab dan menjadi antitesis bagi kekuasaan," tuturnya.

sumber : tempo